Pemimpin Daerah Hasil Pilkada Langsung Cenderung Memanfaatkan Kemenangan untuk Kepentingan Pribadi dan Golongan
Yogyakarta,kpu.go.id- Mahasiswa Program Tata Kelola Pemilu di Universitas Gadjah Mada kedatangan Dosen Tamu dari Westren Sydney University, Dr. Zulfan Tadjoeddin pada hari Kamis (26/11). Zulfan adalah seorang peneliti yang menganalisis politik Indonesia dari persektif ekonomi. Kuliah yang dibawakan kali ini mengambil tema Privatisasi Calon Pasca Terpilih dalam Demokrasi Lokal di Indonesia.
Preposisi yang disampaikan dalam rencana penelitiannya ini adalah bahwa pemimpin yang terpilih melalui Pilkada yang diselenggarakan secara langsung sejak tahun 2005 lebih cenderung dimanfaatkan oleh kepentingan privat calon terpilih atau paling tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berasosiasi kepada calon terpilih. Preposisi ini didapatkan setelah melakukan penelitian dalam Pilkada Langsung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Zulfan juga menyampaikan bahwa kemenangan calon lebih dikarenakan kemampuan calon untuk melakukan konsolidasi dengan mengandalkan usaha pribadi dalam bentuk pendanaan, bukan karena kemampuan kandidat. Apabila calon tersebut menang dan terpilih, maka mereka dapat memenangkan anggaran daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan privat ataupun golongan, bukan untuk kepentingan rakyat.
Sebagai pakar ekonomi, Zulfan menyampaikan bahwa Pilkada dipandang sebagai pasar yang didalamnya terjadi transaksi antara penjual yaitu partai politik dan pembeli yaitu kandidat dan sponsornya sehingga semakin besar modal pendanaan seorang calon maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan dukungan.
Kondisi inilah yang kemudian melahirkan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengubah tradisi perang atribut kampanye dengan menerapkan aturan bahwa alat peraga kampanye difasilitasi oleh negara secara berimbang dan proporsional.
Dalam penutup kuliahnya, Zulfan menyimpulkan bahwa privatisasi tersebut disebabkan kecenderung pemilu yang memusatkan pendanaan kepada kandidat bukan kepada mesin partai, kandidat menjadi sumber keuangan partai. Selain itu, lemahnya organisasi partai politik menjadikan porsi kekuatan kandidat yang mampu membayar partai dengan mahar yang mahal lebih kuat daripada partai politik itu sendiri.
Meskipun demikian, Zulfan tidak menampik bahwa ada beberapa daerah yang menghasilkan pemimpin murni karena kapabilitas kandidat, seperti Gamawan Fauzi di Sumatera Barat dan Tri Risma di Surabaya. Selain itu, masih ada partai yang memiliki kekuatan mengikat terhadap calonnya, karena calon yang diusung merupakan kader partai yang solid.
Terlepas dari perdebatan akademik mengenai preposisi yang ditawarkan, pelaksanaan Pilkada memang tidak lepas dari aspek ekonomi dimana kecenderungan seorang kandidat untuk mengembalikan investasi pencalonannya dilakukan pasca terpilih sebagai pemimpin, sehingga tidak heran apabila banyak kepala daerah terjerat kasus penyalahgunaan anggaran[].
Preposisi yang disampaikan dalam rencana penelitiannya ini adalah bahwa pemimpin yang terpilih melalui Pilkada yang diselenggarakan secara langsung sejak tahun 2005 lebih cenderung dimanfaatkan oleh kepentingan privat calon terpilih atau paling tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berasosiasi kepada calon terpilih. Preposisi ini didapatkan setelah melakukan penelitian dalam Pilkada Langsung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Zulfan juga menyampaikan bahwa kemenangan calon lebih dikarenakan kemampuan calon untuk melakukan konsolidasi dengan mengandalkan usaha pribadi dalam bentuk pendanaan, bukan karena kemampuan kandidat. Apabila calon tersebut menang dan terpilih, maka mereka dapat memenangkan anggaran daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan privat ataupun golongan, bukan untuk kepentingan rakyat.
Sebagai pakar ekonomi, Zulfan menyampaikan bahwa Pilkada dipandang sebagai pasar yang didalamnya terjadi transaksi antara penjual yaitu partai politik dan pembeli yaitu kandidat dan sponsornya sehingga semakin besar modal pendanaan seorang calon maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan dukungan.
Kondisi inilah yang kemudian melahirkan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengubah tradisi perang atribut kampanye dengan menerapkan aturan bahwa alat peraga kampanye difasilitasi oleh negara secara berimbang dan proporsional.
Dalam penutup kuliahnya, Zulfan menyimpulkan bahwa privatisasi tersebut disebabkan kecenderung pemilu yang memusatkan pendanaan kepada kandidat bukan kepada mesin partai, kandidat menjadi sumber keuangan partai. Selain itu, lemahnya organisasi partai politik menjadikan porsi kekuatan kandidat yang mampu membayar partai dengan mahar yang mahal lebih kuat daripada partai politik itu sendiri.
Meskipun demikian, Zulfan tidak menampik bahwa ada beberapa daerah yang menghasilkan pemimpin murni karena kapabilitas kandidat, seperti Gamawan Fauzi di Sumatera Barat dan Tri Risma di Surabaya. Selain itu, masih ada partai yang memiliki kekuatan mengikat terhadap calonnya, karena calon yang diusung merupakan kader partai yang solid.
Terlepas dari perdebatan akademik mengenai preposisi yang ditawarkan, pelaksanaan Pilkada memang tidak lepas dari aspek ekonomi dimana kecenderungan seorang kandidat untuk mengembalikan investasi pencalonannya dilakukan pasca terpilih sebagai pemimpin, sehingga tidak heran apabila banyak kepala daerah terjerat kasus penyalahgunaan anggaran[].
Bagikan:
Telah dilihat 1,119 kali